Bentuk Akuntabilitas Kinerja UPT, Rutan Kudus Perkuat Tata Kelola Dan Manajemen Risiko

Kudus - Kepala Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jateng mengapresiasi kehadiran para kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan jajaran dalam acara peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan implementasi manajemen risiko. Kakanwil mendorong setiap UPT untuk aktif dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada kamis (25/01).

Narasumber utama acara ini adalah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kegembiraannya atas perhatian Kakanwil terhadap aspek risiko di setiap UPT. Beliau menekankan pentingnya pengendalian dalam menghadapi risiko tersebut dan meminta agar setiap UPT senantiasa menjalankan pengendalian dan pengawasan dengan sungguh-sungguh.

Baca juga: PPKM Level 2, Forkopimda Kota Salatiga Pimpin Langsung Patroli Penerapan Prokes

"Kami mengapresiasi kehadiran seluruh kepala UPT dan jajaran dalam acara peningkatan maturitas SPIP dan implementasi manajemen risiko. Komitmen untuk membangun Zona Integritas dan meraih predikat WBK/WBBM sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan bebas dari risiko korupsi, " ungkapnya.

Rutan Kudus turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan maturitas SPIP dan menerapkan manajemen risiko secara efektif. Para peserta dari Rutan Kudus diberikan pemahaman mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai ZI serta meraih predikat WBK/WBBM.

Baca juga: Presiden RI Bagikan Bantuan Modal di Pasar Kebun Lada Kota Binjai

Acara ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko. Rutan Kudus berharap partisipasinya dalam acara ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko korupsi.