Kadivmin Berikan Pesan Penting Dalam Pembangunan Zona Integritas

Pekalongan - Menurut Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana, integritas adalah keharmonisan antara buah pikiran, ucapkan serta tindakan.

"Intinya, harus terdapat keseimbangan antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang kita lakukan, " tutur Anton dalam pengarahannya di Rutan Kelas IIA Pekalongan, Rabu (22/05).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Kapolri: Vaksinasi, Disiplin Prokes dan Kurangi Mobilitas

"Sekali lagi, cara berpikir, ucapan serta tindakan itu yang seharusnya disesuaikan dan ini harus ditanamkan, " imbuhnya.

Kadivmin turut memberikan penilaian, Pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara kolektif. Kesamaan pandangan serta komitmen merupakan harga mati.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Jalin Kolaborasi Eksternal Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Warga Binaan

"Jadi tak cuma sebatas penguatan individu, namun juga harus kita implementasikan secara menyeluruh ke semua bagian, " ungkap Anton.

"Kepada rekan kerja, mitra kerja dan untuk keluarga kita, bahwa kita ingin serius dalam membangun Zona Integritas, " sambungnya.

Baca juga: Ikuti Pembukaan dan Entry Meeting, Jajaran Kemenkumham Jateng Siap Dievaluasi TPI

Dalam paparan lebih lanjut, Kadivmin menuturkan esensi Pembangunan Zona Integritas tidak terbatas hanya terhadap sebuah kegiatan kontestasi, sekedar pemenuhan data dukung dan bukan semata-mata untuk meraih penghargaan.

"Pembangunan Zona Integritas merupakan bagaimana kita di lingkungan kerja melakukan berbagai perubahan dan perbaikan, yang terencana secara masif, komprehensif, sistematis dan inovatif, " tutur Anton.

Baca juga: Dengan E-Media Hubungan DPR dan Masyarakat Semakin Dekat

"Selain itu, pembangunan Zona Integritas berarti membangun manusia, membangun sistem, membangun mindset dan cultureset yang lebih baik, " imbuhnya.

"Serta integritas dibangun dengan komitmen dan konsistensi mulai dari pimpinan hingga pada level terbawah, " lanjut Anton.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Lainnya, pria 50 tahun ini menjelaskan mengenai hal-hal yang harus menjadi perhatian oleh Unit Pelaksana Teknis agar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Anton juga memaparkan mengenai catatan keberhasilan unit kerja untuk meraih predikat tersebut.

Ditambah beberapa catatan penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan harus dihindari dalam Pembangunan Zona Integritas.

Turut hadir padanegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas ini, Kepala Rutan Pekalongan, Sastra Irawan dan jajarannya Kepala Bapas Pekalongan, Agus Nugroho, Kepala Rupbasan Pekalongan, Donny Setyawan dan perwakilan dari Kanim Pemalang.

Pada momen sebelumnya, Kadivmin yang didampingi Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi, terlebih dahulu melaksanakan monitoring terhadap beberapa ruang layanan dan fasilitas pendukung di Rutan Pekalongan.