Tahanan Rutan Kudus Ikuti Penyuluhan Hukum, 60 LBH Jateng Siap Bantu

Kudus - Diikuti 25 orang tahanan Rutan Kelas IIB Kudus penyuluhan hukum dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah digelar secara virtual, Rabu (14/12).

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan, Jefri Purnama membuka secara resmi Penyuluhan hukum ini.

Baca juga: Kakanwil Yuspahruddin Buka Rakernis Pemasyarakatan dengan tema "Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK

Dalam sambutannya Jefri Purnama menyampaikan bahwa tidak sedikit dari tahanan kita yang belum mengerti tentang apa itu bantuan hukum.

" Banyak yang perlu kita ketahui, tahanan kita beberapa belum mengerti apa itu bantuan hukum, " ucapnya.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mengedukasi tahanan tentang bantuan hukum dan memfasilitasi Lapas/Rutan untuk menyampaikan kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum di UPT masing-masing.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum yang dalam hal ini tahanan yang tidak mampu.

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

"Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, dapat membantu para tahanan di Lapas/Rutan/LPKA pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini dapat semakin teredukasi untuk dapat menyelesaikan perkaranya dengan memanfaatkan bantuan hukum dari LBH yang ada di daerah masing-masing", lanjutnya.

Dilanjutkan dengan pemberian materi terkait Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dari Direktur Organisasi Bantuan Hukum LPP Sekar Jepara, Ana Khomsanah Damari, yang menekankan untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

"Pihak Lapas/Rutan dapat memaksimalkan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi di sekitar wilayah masing-masing untuk mendapatkan layanan bantuan hukum gratis bagi Tahanan yang tidak mampu", pintanya. 

Ana sebagai narasumber menjelaskan tentang apa itu bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

Baca juga: Dekatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Wamenkumham Buka Publik Expo Kemenkumham Jateng

Deni Kristiawan, selaku pemateri terakhir membahas terkait Undang-Undang No. 1 tentang KUHP serta menyatakan bahwa terdapat 60 LBH di Jawa Tengah yang terverifikasi dapat membantu Tahanan yang sedang berhadapan dengan hukum.